Laporan terbaru, kelompok separatis teroris Papua kembali berulah. Dalam aksinya lalu mereka menyerang para pekerja PT. Palapa Timur Telematika yang tengah mengerjakan proyek tower BTS di distrik mulia di kabupaten Puncak Papua, delapan dari sembilan pekerja meninggal dunia akibat penyerangan itu.
Penyerangan kelompok separatis teroris papua ke pos pekerja PT palapa timur telematika PTT di distrik mulia kabupaten puncak papua diketahui dari pantauan kamera.
Menteri Johny, mengecam tindakan kekerasan terhadap pejuang telekomunikasi ini. Beliau mengatakan “Kominfo sangat mengecam insiden pembunuhan dan tindakan kekerasan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa para pekerja dan teknisi PT PTT di tengah upaya menjalankan tugas dalam percepatan pemerataan konektivitas digital di Indonesia dan secara khusus di Papua.”
Diketahui pula, sebeleumnya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM selalu menyuarakan soal referendum agar Papua bisa merdeka dan berdiri sendiri. KKB Papua adalah kelompok yang ingin Papua melepaskan diri dari NKRI. OPM adalah organisasi yang memiliki tujuan tertentu dan mengikat semua orang yang tergabung di dalamnya dan tidak bergantung pada individu tertentu.
Namun, KKB ini adalam kelompok separatis berbahaya yang keberadaannya dianggap mengancam dan mengganggu keutuhan negara.
Beberapa kabupaten yang hingga kini masih rawan akan aksi dari KKB yaitu Puncak, Yukuhimo, Nduga dan Intan Jaya. Sementara kelompok KKB yang telah dipetakan dengan para pemimpin-pemimpinnya mereka bernama Lekagak Telenggen, Egianus Kogoya, Jhony Botak, demianus Magai Yogi dan Sabinus Waker. Diantara mereka berlima yang paling berbahaya adalah Lekagak Telenggen dan Egianus Kogoya. Lantas bagaimanakah sikap pemerintah?
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi ia mengatakan, bahwa serangan itu adalah sebuah upaya provokasi. Jadi, bereaksi atas teror KKB dengan serangan balasan bukanlah hal yang positif dan akan cenderung memperkuat propaganda mereka.
“Yang harus dilakukan ialah bagaimana memikirkan sebuah dialog yang dapat kembali terbangun dan kebuntuan politik bisa segera diakhiri. Tanpa itu kekerasan dan teror akan terus terjadi. Apalagi jika kita menggunakan pendekatan keras,” ujar Khairul Fahmi, dikutip dari kompas.com
“Selama bertahun-tahun, kita cenderung melakukan pendekatan keras untuk menyelesaikan masalah. Namun faktanya menunjukkan tingkat efektivitas dan keberhasilannya cukup rendah. Dampaknya, problem utama di Papua adalah trust,” lanjutnya.
Terakhir ia mengatakan “Kepercayaan publik pada itikad baik pemerintah sangat rendah. Warga cenderung curiga dan pesimis pada langkah-langkah yang diambil dalam upaya penyelesaian masalah Papua,”
Menurut Khairul Fahmi, penyelesaian masalah Papua harus diselesaikan dengan cara-cara yang komprehensif, lintas sektor, mengutamakan dialog dan tidak lagi mengutamakan pendekatan keras dan militeristik. Kata Fahmi, penyelesaian masalah Papua mestinya tidak bisa dibebankan dan memang bukan tanggung jawab TNI-Polri semata, melainkan pemerintah secara keseluruhan, karena kebijakan baru adalah merangkul, bukan memukul.
Caca
Referensi :
