Rencana transmigrasi baru ke Papua oleh Prabowo-Gibran kembali memunculkan kontroversi lama yang telah menimbulkan ketegangan sejak era Orde Baru. Kebijakan yang diklaim bertujuan untuk pemerataan dan persatuan nasional ini memiliki sejarah panjang di bawah Suharto, yang melihat transmigrasi sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan demografis. Namun, bagi masyarakat Papua, rencana ini menghidupkan kembali narasi lama yang penuh risiko, terutama terhadap hak-hak budaya dan tanah mereka.
Sejak Orde Baru, transmigrasi telah dipromosikan sebagai cara untuk memajukan wilayah-wilayah luar Jawa, termasuk Papua, sambil memperkuat kesatuan nasional. Namun, di balik narasi persatuan tersebut, terdapat kekhawatiran besar akan dampak kebijakan ini terhadap keberlangsungan budaya lokal. Di banyak wilayah, transmigrasi justru mengubah struktur sosial masyarakat, menciptakan ketimpangan baru, dan sering kali menggerus kearifan lokal.
Hak atas tanah masyarakat adat sering kali berbenturan dengan tujuan transmigrasi. Lahan yang dianggap kosong oleh pemerintah sebenarnya memiliki makna besar bagi masyarakat adat, baik secara historis maupun spiritual. Proyek transmigrasi ini mengabaikan hak-hak adat dan memperlakukan tanah adat sebagai milik negara semata. Banyak masyarakat adat melihat ini sebagai bentuk penggusuran terselubung, yang mengancam identitas budaya dan ruang hidup mereka.
Pernyataan terbaru dari Kementerian Transmigrasi menegaskan niat pemerintah untuk “mengoptimalkan” lahan-lahan di Papua dengan mendorong transmigrasi. Namun, masyarakat lokal merasa kebijakan ini justru mengancam eksistensi mereka di tanah sendiri. Banyak yang khawatir bahwa keberadaan migran akan merubah lanskap sosial Papua, menggeser komunitas asli, dan mengubah budaya lokal yang telah lama menjadi ciri khas Papua.
Di mata masyarakat Papua, transmigrasi lebih mirip sebuah bentuk perpindahan paksa, dengan tekanan halus yang menciptakan ketegangan antara penduduk asli dan pendatang. Banyak penduduk lokal merasakan bahwa transmigrasi adalah bentuk pengambilalihan yang merugikan, membuat mereka terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Persaingan untuk mendapatkan akses ekonomi dan sumber daya semakin besar, menciptakan ketidaksetaraan yang semakin memperuncing konflik.
Studi yang membandingkan dampak transmigrasi di Papua dengan kasus-kasus pemindahan penduduk lain di Indonesia menunjukkan adanya pola yang mirip: penduduk asli sering kali kehilangan kendali atas tanah dan mengalami penurunan kondisi sosial-ekonomi. Selain itu, risiko pengalihan lahan adat menjadi milik pendatang semakin meningkat, menimbulkan kekhawatiran bahwa masyarakat Papua akan kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya mereka.
Penelitian tentang demografi Papua menunjukkan bahwa transmigrasi besar-besaran akan mempengaruhi komposisi penduduk di masa depan, membawa perubahan besar pada struktur sosial dan budaya masyarakat. Sosiologis memprediksi bahwa gelombang migrasi ini akan memicu tantangan baru dalam integrasi sosial dan menimbulkan potensi konflik budaya yang berkepanjangan jika tidak ditangani dengan baik.
Kebijakan alternatif untuk menciptakan persatuan NKRI sebenarnya masih bisa ditempuh tanpa perlu transmigrasi. Banyak pendekatan lain yang memungkinkan pembangunan Papua dengan tetap menghormati hak masyarakat asli. Pembangunan berbasis komunitas, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi lokal adalah beberapa cara untuk menciptakan persatuan yang lebih nyata dan berkelanjutan tanpa mengorbankan identitas budaya setempat.
Beberapa negara telah menerapkan kebijakan migrasi yang mempertimbangkan hak masyarakat adat, memberikan pelajaran bahwa pembangunan bisa dilakukan tanpa menggusur masyarakat asli. Mengambil contoh dari negara-negara ini, Indonesia bisa menerapkan kebijakan yang lebih peka budaya, yang memastikan bahwa masyarakat adat tetap menjadi aktor utama di tanah mereka sendiri.
Masyarakat Papua berhak atas kebijakan yang tidak hanya mementingkan kesatuan, tetapi juga menghormati warisan budaya yang telah mereka jaga selama berabad-abad. Transmigrasi yang direncanakan ini bisa jadi bukan jawaban untuk kemajuan Papua; justru dengan menghargai budaya dan tradisi lokal, Papua akan lebih kuat dalam kesatuan Indonesia.
Daftar Pustaka
- Historia. (n.d.). Papua di Tangan Soeharto. Diakses dari [https://historia.id/politik/articles/papua-di-tangan-soeharto-DpwQV](https://historia.id/politik/articles/papua-di-tangan-soeharto-DpwQV)
- Down to Earth Indonesia. (n.d.). Warisan Suharto. Diakses dari [https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/warisan-suharto](https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/warisan-suharto)
- Tirto.id. (n.d.). Sejarah Transmigrasi Orang Jawa ke Papua. Diakses dari [https://tirto.id/sejarah-transmigrasi-orang-jawa-ke-papua-egJs](https://tirto.id/sejarah-transmigrasi-orang-jawa-ke-papua-egJs)
- Republika. (n.d.). Pemerintah akan Gencarkan Transmigrasi ke Papua demi Pemerataan. Diakses dari [https://news.republika.co.id/berita/slq9ey484/pemerintah-akan-gencarkan-transmigrasi-ke-papua-demi-pemerataan](https://news.republika.co.id/berita/slq9ey484/pemerintah-akan-gencarkan-transmigrasi-ke-papua-demi-pemerataan)
- Kompas. (2024). Presiden Prabowo Diminta Kaji Ulang Program Transmigrasi ke Papua. Diakses dari [https://nasional.kompas.com/read/2024/10/22/18565181/presiden-prabowo-diminta-kaji-ulang-program-transmigrasi-ke-papua](https://nasional.kompas.com/read/2024/10/22/18565181/presiden-prabowo-diminta-kaji-ulang-program-transmigrasi-ke-papua)
- BenarNews. (2024). Warga lokal tolak rencana Prabowo galakkan kembali transmigrasi ke Papua. Diakses dari [https://www.benarnews.org/indonesian/berita/prabowo-transmigrasi-papua 11042024132753.html](https://www.benarnews.org/indonesian/berita/prabowo-transmigrasi-papua-11042024132753.html)
